Pimpinan DPRD Soppeng Definitif

Setelah menjabat sebagai pimpinan sementara, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua dinyatakan definitif ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji yang dilakukan dalam rapat paripurna istimewa DPRD di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu 18 November 2009.

CJH Soppeng Segera Berangkat

Kendati keberangkatan dilakukan pada 12 November mendatang, namun acara pelepasan secara resmi 240 Calon Jamaah Haji (CJH) Soppeng tahun 2009 telah dilakukan sebelumnya di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Senin 2 November 2009.

Ribuan Umat Muslim Watansoppeng Shalat Idul Fitri

Memasuki 1 Syawal 1430 Hijriah, ribuan umat muslim Watansoppeng memadati jantung kota untuk melaksanakan ibadah shalat Idul Fitri 1430 Hijriah, Minggu 20 September 2009.

Ratusan Anggota Pramuka Peringati Hari Pramuka ke 48

Hari Pramuka ke 48 tingkat Kabupaten Soppeng diperingati ratusan anggota Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Soppeng di lapangan kawasan wisata Ompo Kabupaten Soppeng, 14 Agustus 2009.

Anggota pramuka yang mengikuti upacara peringatan tersebut mulai dari pengurus Kwarcab Soppeng, anggota pramuka tingkat Siaga, Penggalang, dan Penegak, serta Satuan Karya (Saka). Bertindak selaku inspektur upacara Ketua Kwarcab Soppeng Abd Haris Abbas, SH MM yang mewakili Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Drs HA Soetomo MSi yang juga sebagai Bupati Soppeng.

Mabicab Soppeng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Ketua Kwarcab mengajak seluruh seluruh anggota pramuka Kwarcab Soppeng untuk meningkatkan komitmen kaum muda kepramukaan untuk tetap teguh memelihara persatuan dan kesatuan sebagai implementasi langsung Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka.

“kegiatan gerakan pramuka memiliki ciri khas sebagai gerakan pendidikan nonformal namun berperan sebagai komplemen dan suplemen terhadap pendidikan formal. aktivitas pramuka dilakukan melalui proses yang menyenagkan namun cukup menantang bagi para anggotanya dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang lebih banyak dilaksanakan di alam terbuka dan penuh kreativitas” jelasnya.

Peringatan juga dirangkaian dengan penyematan tanda penghargaan. Masing-masing penghargaan tersebut adalah Lencana Dharma Bakti kepada almarhum HA Asse Mangkona yang diterima oleh putranya A Ridha Mangkona. “penghargaan Dharma Bakti kepada almarhum HA Asse Mangkona diberikan karena pengabdiannya dalam kepramukaan semasa hidupnya, dan penghargaan tersebut merupakan salah satu dari 8 penerima penghargaan yang ada di Sul-Sel” tutur A Ridha Mangkona sesaat setelah upacara peringatan berakhir.

Sedangkan penghargaan lainnya diterima oleh Drs A Hendra Pabeangi MSi yaitu Lencana Pancawarsa III, dan juga kepada Syamsiah Syamsuddin yang merupakan anggota pramuka dari Gudep SMPN 1 Lilirilau yang telah berpartisipasi dalam kegiatan nasional yakni Kemah Budaya Nasional 2009.

Sebelumnya, selama empat hari, perkemahan yang dibuka pada tanggal 11 Agustus lalu yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pramuka ke 48 mengadakan berbagai macam perlombaan. penyerahan piala dan pengumuman hasil lomba diumumkan sesaat setelah upacara berakhir, dan keluar sebagai juara umum yaitu tingkat Penggalang oleh SMPN 3 Watansoppeng, sedangkan tingkat Penegak berhasil direbut oleh SMUN 1 Liliriaja yang telah mendapatkan beberapa medali perlombaan.(adhy)

Muspida Pantau Pilpres

Ditengah berlangsungnya proses Pemilihan Presiden 2009, para pimpinan Muspida Kab Soppeng turun langsung memantau ke beberapa TPS ditiap Kecamatan. Agar bisa menyusuri tiap kecamatan dalam memantau proses pelaksanaan Pilpres, para pimpinan Muspida terbagi dalam tiga tim.

Tim yang terdiri dari Bupati Soppeng Drs HA Soetomo MSi, Kapolres Soppeng AKBP Arif Rahman, dan Kajari Rizal Pahlevi serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng menyusuri tiga kecamatan yakni Lilirilau, Liliriaja, Ganra dan memantau 11 TPS di tiga kecamatan tersebut. Sedangkan Wakil Bupati Soppeng Drs A Sarimin Saransi Msi dan Dandim 1423 Soppeng CZI Yohannes Dwi Prasetyo menyusuri 2 kecamatan yakni Marioriwawo dan Citta. Di Kecamatan tersebut 7 TPS dipantau pelaksanaannya.

Sementara Ketua DPRD HA Kaswadi Razak SE dan Sekkab Abd Haris Abbas SH MM memantau 10 TPS di 3 Kecamatan yaitu Lalabata, Donri-Donri dan Marioriawa.

Beberapa jajaran Pemerintah Daerah juga turut dalam pemantauan itu diantaranya para Asisten, Staf Ahli Bupati, para Kabag lingkup Setda serta jajaran pemerintah lainnya, dan selama pemantauan tersebut proses pemilihan dan sebagian proses penghitungan suara di beberapa TPS tengah berlangsung dan berjalan kondusif.

Sebelumnya, pejabat Muspida tersebut menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu di TPS masing-masing dan selanjutnya berkumpul bersama di Rujab Bupati Soppeng dan secara terpisah melakukan pemantauan.

Di Kab Soppeng, dalam Pilpres kali ini terjadi penambahan dalam jumlah DPT dibanding Pemilu Legislatif lalu dari 172.187 menjadi 174.263 pemilihan, dan sesuai rencana setelah penghitungan di TPS tahap selanjutnya adalah rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli mendatang, sedangkan pada tingkat kabupaten rekapitulasi akan dilakukan pada tanggal 16-18 serta penetapan pada tanggal 25-27 Juli mendatang.(adhy)

Narkoba dan Miras Dimusnahkan Dalam Peringatan HANI

Bahan sitaan narkoba jenis putau dan sabu-sabu dari beberapa terpidana yang telah melalui proses hukum, serta ratusan miras dari berbagai merk dimusnahkan dalam rangkaian upacara Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tingkat Kab Soppeng pada Jumat, 26 Juni 2009 di Lapangan Gasis Watansoppeng.

Selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) yang juga Wabup Soppeng Drs A Sarimin Saransi MSi mengungkapkan bahwa di Soppeng sebanyak 18 kasus ditemukan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2009. “hal ini menunjukkan daerah kita telah menjadi salah satu sasaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius lagi dari kita semua dan tentu saja bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah serta BNK, namun juga seluruh lapisan masyarakat” ujarnya.

“BNK di Soppeng telah melakukan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, penerbitan brosur dan modul yang disertai CD, pemasangan bill board ditempat-tempat umum serta mengambil langkah-langkah penindakan sampai kepada proses hukum” tambah Ketua BNK yang juga dalam upacara tersebut bertindak selaku Inspektur upacara yang dihadiri Ketua DPRD dan para anggota Muspida serta ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, pengurus BNK, para pimpinan SKPD, serta peserta upacara yang diikuti oleh para pelajar, masyarakat komunitas tukang ojek, PNS, anggota TNI dan Polri.

Ketua BNK juga dalam sambutannya mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung Gerakan Pencegahan Narkoba dan program BNK menuju Indonesia bebas narkoba 2015 dengan slogan “Prestasi Yes, Narkoba No”.

Dalam momen tersebut, juga diserahkan piagam dan modul pencegahan narkoba kepada siswa SMAN 3 Watansoppeng atas partispasinya dalam Festival music band anti narkoba pada bulan Mei lalu, dan dilanjutkan dengan gerak jalan santai mengitari kota Watansoppeng.

Dalam berita acara pemusnahan barang bukti atau sitaan yang ditandatangani oleh Ketua BNK, Kajari dan Kapolres Soppeng disebutkan bahwa yang dimusnahkan berupa enam bungkus plastik kecil dan satu bungkus plastik besar yang seluruhnya berisi 0,5022 gram narkotika jenis putau, satu bungkus plastik psikotropika jenis sabu dengan berat 0,2462 gram, satu bungkus plastik yang masih ada sisa psikotropika jenis sabu dan empat buah pirex/pipa kaca tempat sabu, satu kantong plastik sisa psikotropika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap, 1 jarum suntik, korek gas serta sepotong plastik kecil yang berfungsi sebagai sendok. Selain itu, ratusan miras dari berbagai merk juga ikut dimusnahkan dalam peringatan HANI tersebut.(adhy)

Kegiatan TMMD Rampung 100 %

Setelah melaksanakan kegiatan kurang dari sebulan, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 82 tahun 2009 akhirnya resmi ditutup dalam upacara penutupan di lapangan sepakbola Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin 22 Juni 2009.

Danau Tempe Wilayah Soppeng Kembali Dilelang

Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan danau Tempe atau tappareng yang masuk dalam wilayah Kabupaten Soppeng, Pemkab Soppeng kembali melelang danau yang pelaksanaannya dilakukan di Gedung Pertemuan Masyarakat Marioriawa, Sabtu 13 Juni.

“untuk mengoptimalkan pengelolaan danau dan Tappareng SalaE dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola secara intensif dan juga sebagai sumber PAD yang dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai sector di Kab. Soppeng”. Tujuan pelelangan tersebut disampaikan Kadis Peternakan dan Perikanan Ir H Sugirman Djaropi, MS saat menyampaikan laorannya selaku Ketua Panitia Pelelangan.

Kadis Peternakan menambahkan bahwa produksi perikanan tangkap dalam dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan menurun dan untuk mempertahankannya dalam kondisi saat ini memerlukan investasi yang cukup besar. Salah satu upaya pemerintah untuk menambah populasi dengan jalan penebaran benih ikan (restock) yang dilaksanakan setiap tahunnya, khusus danau Tempe untuk tahun 2009 ini Pemda menebar benih kurang lebih 400.000 ekor.

Pelelangan Danau Tempe yang dikuasai Pemkab Soppeng untuk periode 1 Juli s/d 31 Desember 2009 tersebut dibuka oleh Bupati Soppeng Drs HA Soetomo, MSi yang juga dihadiri oleh Ketua yang diwakili oleh anggota DPRD A. Wadeng, Dandim 1423 Soppeng CZI Yohannes Dwi Praseto, Kapolsek Marioriawa , Kakan Pol PP, Camat Marioriawa, para lurah dan Kades lingkup Marioriawa serta para peserta lelang.

Waktu pemasukan penawaran para peserta lelang dibuka pada pukul 8.30 pagi sampai dengan 11.00, dan selanjutnya masing-masing undangan pejabat yang hadir diberi kesempatan untuk membuka penawaran peserta lelang tersebut.

Dengan luas Danau 1798 Ha, hasil pelelangan mencapai Rp 640.302.634 sebagai kontribusi PAD yang dimasukkan di KAS Daerah. Pemenang lelang danau dari 15 lokasi masing-masing daerah Palawang TebbuE/MallawaE seluas 40 Ha dengan penawaran Rp.65.000.000, Lompo Maniang 46 Ha Rp. 27,500.000 juta, Maggalunge 169 Ha penawaran Rp.30.000.000 juta, PawareE 141 Ha penawaran Rp.60.000.000, OngkoE 413 Ha Rp.76.000.777, Topagoling Rp.45.000.700, Lompo Manorang luas 56 Ha dengan penawaran Rp 50.000.700. Tujuh lokasi tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Haji Sau.

Sedangkan Lokasi lainnya yaitu PengaE 59 Ha dimenangkan oleh Lamana dengan penawaran Rp 15.070.000, lokasi Annung LebbaE 43 Ha oleh Wilda Rahmadani penawaran Rp 38.700.700, Bentengnge 28 Ha oleh Maman penawaran Rp 12.700.000, Ujung Alluppang 118 Ha oleh Patau penawaran Rp 57.750.700, Belle BaruE 152 Ha oleh Tepu penawaran Rp 67.579.057, Sepa Bakke 96 Ha oleh Haji Rusli penawaran Rp 50.000.000, Tappareng SalaE dengan luas 216 Ha dimenangkan oleh Gustian dengan penawaran Rp 45.000.000. satu lokasi lainnya yaitu AladiE dinyatakan batal karena tidak ada peserta lelang yang mencapai plafond anggaran sehingga pengelolaannya kembali dikelola oleh Pemda.

Sedangkan Bupati Soppeng dalam sambutannya menyampaikan tentang dasar pelaksanaan pelalangan. “pelelangan danau ini sebagaimana disebutkan dalam Perda Kab. Soppeng No 10 tahun 2004 tentang tata cara Pengelolaan Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemkab Soppeng”.

Lanjut Bupati Soppeng mengungkapkan tentang keprihatinan kondisi danau. “ hal ini terjadi karena aktivitas manusia yang kurang layak dan tidak terkontrol baik pada daerah penangkapan maupun pengelolaan danau itu sendiri baik di hulu maupun di hilir. Walaupun telah dibentuk Tim Pengawas Danau sebagai salh satu upaya, akan tetapi untuk menjangkau luasan danau kurang lebih 3.000 Ha dengan segala keterbatasan, masalah danau ini tidak mungkin akan teratasi tanpa dukungan dari segala pihak utamanya dari para nelayan”

Bupati juga kembali mengingatkan agar jangan sampai masih ada yang melakukan penangkapan dengan alat jebba karena akan menimbulkan penurunan produksi.(adhy)

Ragam Penghargaan diarak Keliling Kab. Soppeng

Kecamatan lingkup Kab. Soppeng pada Kamis 11 Juni 2009 dimeriahkan iring-iringan ratusan kendaraan mobil dan motor. Konvoi tersebut mengarak berbagai penghargaan yang telah diraih Kab. Soppeng dalam beberapa waktu belakangan ini.
Penghargaan yang telah diterima dan diarak ditiap Kecamatan lingkup Kab. Soppeng diantaranya piala Adipura, penghargaan P2BN dan juara 1 kelompok tani tingkat nasional, FIPO Otonomi Award, serta Piala dan Piagam Citra Kartini Indonesia 2009. Arak-arakan tersebut dilepas oleh Bupati Soppeng Drs HA Soetomo, MSi di lapangan Gasis Kec. Lalabata kota Watansoppeng, selanjutnya melalui rute menuju Kec. Marioriwawo, Citta, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri dan berakhir pada siang hari di Kecamatan Marioriawa. Tiap kecamatan yang dilalui dilakukan ceremonial singkat berupa penyerahan piala secara simbolis kepada camat setempat dan selanjutnya menuju kecamatan berikutnya.
Antusias masyarakat, pegawai serta pelajar berdatangan dipinggir jalan tatkala iring-iringan melintas tiap kecamatan. Selain mobil hias yang membawa penghargaan, Bupati dan Wabup Soppeng, unsur Muspida serta Ketua Pengadilan Watansoppeng, para pimpinan SKPD, berbagai jenis club motor, para petugas kebersihan bahkan masyarakat pun juga turut serta dalam iring-iringan tersebut.
Saat finish, tepatnya di halaman Kantor Kecamatan Marioriawa, Bupati Soppeng dalam sambutannya mengharapkan bahwa sebagai ungkapan syukur, euforia kegembiraan tersebut janganlah sebatas dan terhenti pada berakhirnya arak-arakan tersebut. “prestasi yang telah diraih seyogyanya dapat lebih menstimulasi dan motivasi untuk berbuat dan bekerja lebih keras guna secara bersama memajukan Soppeng” tuturnya.
“prestasi yang kita raih adalah buah kerja sama dan kerja keras seluruh pihak, olehnya saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, DPRD, jajaran pemkab, lembaga Pemerintah Departemen dan non departemen, TNI dan Polri, serta komponen terkait lainnya”, tambahnya.
Ragam penghargaan yang diraih dalam waktu yang singkat tersebut meliputi piala Adipura kategori kota kecil dengan obyek kota Watansoppeng yang penyerahannya dilakukan oleh Presiden RI di Istana Negara, 5 Juni lalu. Di bidang otoda mendapatkan penghargaan yakni Otonomi Award dari FIPO masing-masing special category (silver trophy) yaitu daerah dengan profil menonjol bidang kesinambungan politik, dan Grand Category (Gold Trophy) yaitu dengan terobosan paling menonjol bidang partisipasi publik dalam pembangunan yang penyerahannya dihadiri oleh Wapres RI di Makassar 29 Mei lalu,
Sedangkan di Boyolali Jateng pada 8 Juni, dua penghargaan lainnya bidang pertanian kembali diserahkan Presiden RI yakni karena keberhasilan meningkatkan produksi beras diatas 5 % secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir mengantar Kab. Soppeng memperoleh penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), dan juga Kelompok Tani Lapennne Desa Patampanua, Kec Marioriawa yang mewakili SulSel menjadi juara 1 nasional Kelompok Tani komoditi kedelai. Kesemua penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Soppeng.
Tak hanya itu, penghargaan lainnya berupa Piala dan Piagam penghargaan Citra Kartini Indonesia 2009 yang penyerahaannya dilakukan di Hotel Kartika Chandra Jakarta 8 Mei lalu diberikan kepada Ketua TP. PKK Soppeng Hj.A. Patappaunga atas prestasi dan keberhasilan program-program TP. PKK Kab. Soppeng.

Akhirnya Adipura Tiba Lagi di Soppeng

Penerimaan penghargaan piala Adipura dalam kategori kota kecil yang diraih oleh Kab.Soppeng pada jumat 5 Juni 2009 yang diserahkan langsung oleh Presiden RI di Istana Negara diterima langsung Bupati Soppeng Drs. HA Soetomo, M.Si.
Setelah menerima piala tersebut, keesokannya Sabtu 6 Juni, Bupati Soppeng bersama rombongan yang tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 10.30 pagi, disambut dengan ceremonial penjemputan pengalungan bunga dan tari Padduppa di lobi kedatangan Bandara. Nampak hadir dalam rombongan tersebut yakni Camat Lalabata Drs A Aswan Said, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Drs A Mamma Uleng, MSi bersama Kabid kebersihan Drs Abu Lamba, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Drs Muchtar Palewai, MSi, serta Ketua TP.PKK Hj A Patappaunga.
Sedangkan penyambutan di bandara dihadiri Ketua DPRD, Wabup Soppeng dan seluruh pimpinan Muspida Kab. Soppeng serta Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng. Selain itu dihadiri pula para camat se Kab. Soppeng serta kades dan lurah lingkup kec. Lalabata, yang selanjutnya secara bersama kembali dan tiba di Kab. Soppeng yang langsung menuju Rujab Bupati Soppeng.
Setelah terakhir meraih piala Adipura tahun 1995 dan 1996 atau menanti sekitar 13 tahun, kota Watansoppeng akhirnya berhasil kembali meraih Piala Adipura yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan,keindahan,kenyamanan dan keteduhan sebuah ibukota kabupaten/kota. Surat pemberitahuan Watansoppeng meraih Adipura diterima Bupati Drs H A Soetomo MSi di ruang kerjanya,Senin siang lalu. Surat tersebut merupakan dari kementerian negara lingkungan hidup Nomor ;B-69/Dep.II/LH/06/2009 perihal Penerima Penghargaan Anugerah Adipura, yang dalam lampirannya juga disebutkan lima kota lainya di Sulsel yang juga berhasil meraih Piala Adipura.
Rencananya selain diarak keliling kota Watansoppeng pada Rabu 10 Juni mendatang, piala tersebut juga akan diarak ditiap kecamatan. hal tersebut merupakan hasil keputusan bersama dalam rapat persiapan penjemputan Adipura yang dilakukan di Ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Soppeng Rabu 03 Juni lalu yang dihadiri Bupati, Wabup dan Sekda beserta pimpinan SKPD dan Camat Lingkup Kab. Soppeng.
"piala Adipura tersebut diarak di tiap wilayah kecamatan agar dapat memotivasi masyarakat . Mempertahankan piala Adipura tentu lebih berat namun dengan kebersamaan yang ada selama ini diharapkan prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan dimasa yang akan datang, "kata Bupati Soppeng dalam rapat tersebut.
Bupati Soppeng menyatakan rasa syukurnya yang sangat tinggi saat mengetehui kepastian Watansoppeng berhasil meraih Adipura, "semuanya berkat kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.Namun keberhasilan meraih piala Adipura 2008/2009 setelah tahun lalu meraih piagam Adipura berkat kebersamaan dan kerja keras seluruh tim terkait secara terpadu didukung seluruh lapisan masyarakat Kebersamaan dan kerja keras serta adanya kemauan untuk berbuat akhirnya membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan instansi terkait termasuk jajaran pemerintahan kecamatan Lalabata satu kesatuan gerak dengan seluruh lapisan masyarakat",tambah bupati
Dalam rapat tersebut juga diputuskan tentang rencana dilakukannya dzikir bersama sebagai wujud syukur atas keberhasilan meraih penghargaan tersebut.

Ribuan Umat Muslim Watansoppeng Shalat Idul Fitri

Ratusan Kafilah Meriahkan STQ Tingkat Provinsi ke XXVI

Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke 26 tingkat Provinsi yang dipusatkan di Bumi Latemmamala Kab. Soppeng diikuti 228 kafilah dari 24 Kabupaten dan kota se Sulawesi Selatan. Pembukaan ajang seleksi ke tingkat nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sul-Sel DR. H Syahrul Yasin Limpo, SH, MM, MH di Lapangan Gasis Watansoppeng, pada Senin malam, 19 Mei 2009.
Penabuhan beduk yang dilakukan Gubernur dengan didampingi Ketua DPRD Sul-Sel HM Roem, Kakanwil Depag Drs. H Bahri Mappiasse, M.Ag serta Bupati Soppeng Drs. HA Soetomo, M.Si menandai ke 26 dimulai.
Selama 4 hari, dari tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2009, STQ tersebut akan berlangsung di tiga tempat yaitu di panggung utama Lapangan Gasis, Masjid Agung Darussalam dan di Baruga Latemmamala dengan kegiatan yang diperlombakan diantaranya Tilawatil Quran kategori dewasa, dan Hifdzil Qur’an 1, 5, 10, 20 dan 30 juz, serta tafsir Al Qur’an bahasa Arab. Sedangkan yang akan menilai yakni dewan hakim 30 orang dan panitera 6 orang yang dipimpin seorang koordinator.
Demikian diungkapkan Sekda Kab. Soppeng Abd. Haris Abbas, SH, MM selaku Ketua Panitia saat membacakan laporannya.
“pelaksanaan STQ bertujuan untuk mendapatkan kader qari dan qari’ah yang akan mewakili Sul-Sel ke tingkat nasional, dan untuk membina generasi qur’ani berakhlakul karimah serta untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari” tambah Sekda dalam laporannya.

Kab. Soppeng sebagai penyelenggara STQ ke 26 melibatkan panitia yang merupakan gabungan panitia provinsi dan panita lokal Kab. Soppeng yang terdiri dari beberapa unsur SKPD Pemkab Soppeng, Departemen Agama, pengurus LPPTQ, PKK dan Dharma Wanita.
Dalam sambutannya, Gubernur Sul-Sel menjanjikan hadiah tambahan uang tunai 50 juta sebagai dana pembinaan bagi daerah yang berhasil keluar sebagai juara.
Gubernur juga menilai bahwa pembacaan dan pemahaman terhadap isi dan kandungan kitab suci Al-Quran memang pantas dan dapat diperlombakan,”karena itu perlu disadarai seleksi STQ yang dilakukan hendaknya tidak hanya dijadikan ajang perlombaan semata akan tetapi juga dimaknai sebagai sarana dalam upaya meningkatkan gairah umat islam dalam membaca dan memahami isi Al Quran”, ucap gubernur yang sebelumnya tiba di Soppeng bersama rombongan beberapa pejabat provinsi diterima secara resmi oleh Bupati dan Wabup, anggota Muspida serta jajaran Pemkab Soppeng di Rujab Bupati Soppeng.
Tak lupa gubernur menyampaikan pesan agar senatiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dan persabahatan serta kebersamaan dalam mencapai prestasi. “kemenangan dalam STQ adalah harapan namun bukanlah segala-galanya, ikutilah dengan rasa keikhlasan dan tanggung jawab sehingga kesuksesan selalu menyertai dalam mencapai kemenangan”
Sebelumnya, Bupati Soppeng menyatakan bahwa Pemerintah Daerah beserta masyarakat akan mendukung sepenuhnya dan siap menyukseskan STQ tahun ini. “ditunjuknya Kabupaten Ssoppeng sebagai tempat penyelenggara STQ merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan sehingga kami berharap STQ berlangsung dengan sukses”.
“kami berharap pelaksanaan STQ di Kab. Soppeng akan meretas jalan bagi kejayaan prestasi Sul-Sel pada event-event nasional dimasa mendatang, dan juga yang terpenting adalah semangat kebersamaan dan ukhuwah islamiyah, serta senantiasa mendukung program-program pemerintah provinsi Sul-Sel” tambah Bupati dalam sambutannya
Harapan kesuksesan STQ juga diutarakan Kakanwil Departeman Agama Sul-Sel. “kita semua menitip harapan kepada panitia, dewan hakim bahkan seluruh komponen terkait agar pelaksanaan STQ berlangsung dengan sebaik-baiknya sehingga membuahkan kesuksesan sesuai dgn harapan kita”
Kakanwil juga berharap agar penilian dilakukan secara tepat “kepada dewan hakim agar dapat memberikan penilaian yang setepat-tepatnya karena keberhasilan peserta tergantung dari penilaian, sehingga nantinya menghasilkan juara-juara yang dapat mewakili sul-sel pada event STQ nasional tanggal 5-11 Juli mendatang di jakarta”.
Sebelum dibuka secara resmi, defile ratusan qari dan qari’ah dari tiap kontingen daerah disaksikan ribuan masyarakat Soppeng dan juga para undangan yang juga hadir diantaranya Wabup Soppeng, Ketua DPRD dan seluruh anggota Muspida lainnya, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, pejabat dari daerah lainnya
Sedangkan diakhir acara pengibaran Bendera STQ ke 26 dan penampilan tarian massal yang bernuansa religius menutup rangkaian pembukaan acara tersebut.

KT Lapenne Wakili Sul-Sel di Tingkat Nasional

Setelah menjadi juara pertama tingkat provinsi, Kelompok Tani (KT) Lapenne, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa akhirnya mewakili semua KT yang ada di Provinsi Sul-Sel guna mengikuti Lomba KT berprestasi komoditi kedelai tingkat nasional.
Sebelumnya, pada tahun 2007 KT Lapenne keluar sebagai juara II tingkat propinsi Sul-Sel, dan tahun 2008 tim penilai tingkat provinsi melalui seleksi yang ketat dari berbagai aspek ditetapkan sebagai juara pertama untuk selanjutnya mengikuti lomba tingkat nasional. Untuk itu tim penilai tingkat nasional akhirnya melakukan penilaian pada 22 April 2009 yang sebelumnya diterima secara resmi oleh Bupati Soppeng Drs. H. A. Soetomo, M.Si bersama dengan Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Ir Danialsyah, MS, camat Marioriawa Drs. A. Surahman, M.Si dan unsur Muspika, Kades Patampanua Ridwan dan para anggota KT Lapenne.

Saat memberikan sambutan penerimaan, Bupati Soppeng berharap dan optimis hasil penilaian tim yang objektif akan mengantar KT Lapennne sebagai juara tingkat nasional. Bupati juga mengungkapkan bahwa Kab. Soppeng merupakan salah satu sentra pengembangan komoditi kedelai di Sul-Sel selama 3 tahun terakhir.
“pada tahun 2008 Kab. Soppeng telah memberi kontribusi kebutuhan bibit kedelai untuk propinsi Sul-Sel sebanyak 748 ton dengan nilai sekitar 6,7 milyar yang disuplai dari Kab. Soppeng’, ungkap Bupati.
Mengenai hal tersebut, ketua tim penilai Ir Suharyono juga mengharapkan agar pemerintah daerah terus mendukung pengembangan komoditi kedelai mengingat target 1,5 juta ton secara nasional pada tahun 2009. Sedangkan mengenai penilaian yang akan dilakukan mengacu dari nilai hasil penilaian tim tingkat provinsi. “kami hanya memverifikasi nilai yang telah ada yang merupakan hasil dari penilaian dari tim tingkat provinsi, dan nantinya bila berhasil akan ikut serta dalam suatu acara di Boyolali bersama dengan kurang lebih 5000 KT yang rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden”, ucapnya.
Sedangkan sebelumnya Ketua KT Lapenne A. Rumpang melaporkan tentang potensi dan produktivitas yang ada. “anggota KT terdiri dari 79 orang, pemilik penggarap 32, penggarap 57 orang dan pemilik 47 orang dengan luas sawah 100 Ha dan kebun kakao 125 Ha. sedangkan khusus untuk luas tanam kedelai pada musim tanam tahun 2008 seluas 40,05 Ha dengan produktivitas 2,4 ton/Ha”.
Selain itu, A.Rumpang juga mengungkapkan masalah yang telah dialami diantaranya mengenai kerusakan bendungan akibat banjir beberapa waktu lalu dan pendangkalan sungai sebagai sumber pengairan,”kami harapkan perhatian pemerintah daerah terhadap masalah tersebut dan juga diharapkan adanya perbaikan jalan usaha tani dan bantuan hand tractor guna percepatan tanam” tambahnya.

Wantimpres Gali Informasi di Soppeng

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pada Rabu siang , 18 Februari 2009 melakukan kunjungan ke Kab. Soppeng dengan maksud memperoleh informasi kondisi kelembagaan, sumber air dan pertanian daerah Kab. Soppeng.
Kedatangan Wantimpres yakni Prof. Dr. Ir Rudy A. Gani dari bidang Pertanian dan Prof. Dr. S. Budhi Santoso dari bidang Sosial Budaya beserta rombongan disambut Bupati Soppeng Drs. H. A. Soetomo, M.Si dan Wabup Drs. A. Sarimin Saransi, M.Si beserta jajaran eselon II Pemkab. Soppeng, para camat dan kepala Bagian Setda, di Rujab Bupati Soppeng yang setibanya dijamu dengan santap siang bersama.

Sebelum menjelaskan maksud kunjungan, Rady A. Gani yang putra asli Soppeng selaku Ketua Tim memperkenalkan satu persatu anggota rombongan yang hadir diantaranya sekretaris Watimpres bidang pertanian Prof. Dr. Ir. Ambo Ala dan staf watimpres lainnya, Ketua KTNA Sul-Sel dan beberapa kepala unit kerja dinas Provinsi Sul-sel terkait. Kedatangannya untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan. “ informasi yang diperoleh akan dijadikan bahan pertimbangan strategis Presiden” ungkapnya.
Rady A. Gany menambahkan bahwa Sul-Sel merupakan salah satu dari 14 provinsi yang turut serta dalam program peningkatan produksi pangan nasional, dan Soppeng sebagai daerah di Sul-Sel berhasil mewujudkan peningkatan pangan diatas 5 %. Selain itu, kedatangannya juga untuk mengetehui perkembangan dan masalah-masalah kelestarian lingkungan hidup danau Tempe serta masalah pertanian lainnya.
Sedangkan Bupati Soppeng dalam pemaparannya menjelaskan tentang gambaran Pertanian Kab. Soppeng diantaranya program sub sektor tanaman pangan dan holtikultura yang dilakukan dalam rangka menghindari banjir dan perbaikan danau tempe, penerapan teknologi pertanian, hambatan-hambatan ketersediaan sarana produksi dan kondisi infrastruktur pertanian Kab. Soppeng.
Kelangkaan pupuk yang juga menjadi masalah pertanian ditekankan Bupati dalam pertemuan tersebut. “sejak distribusinya dengan sistem tertutup, pupuk tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada” ungkapnya. Bahkan Bupati pernah menghubungi lagsung melalui telepon pimpinan distributor. “Selama ini distributor kurang memahami kebutuhan petani dan waktu distribusinya tidak mengikuti musim tanam yang berlaku”, terangnya.
Informasi tentang pertanian di Kab. Soppeng juga turut dijelaskan Kadis Pertanian yang memaparkan data infrastruktur pertanian, surplus padi dan jagung Kab. Soppeng selama tahun 2008.
Bupati Soppeng dan anggota Watimpres S. Budhi Santoso melakukan tukaran cindera mata sebelum mengakhiri pertemuan tersebut.

Indikator Tingkat Disiplin Kerja Karyawan

A. Latar Belakang
Abad 21 yang dikatakan sebagai era globalisasi menuntut suatu negara untuk dapat bersaing agar dapat mengikuti arus persaingan. Dalam menghadapi persaingan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjawab tentang kualitas sumber daya manusia, perlu dipahami secara mendalam tentang Manajemen sumber daya manusia dimana fungsi-fungsinya harus betul-betul diperhatikan.
Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi operatif dari Manajemen sumber daya manusia. Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugas yang yang diberikan kepadanya. Hal tersebut dapat mendorong gairah kerja, semangat kerja dan mendukung tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Karena itu setiap pimpinan/manajer selalu berusaha, agar bawahannnya mempunyai disiplin kerja yang baik. Seorang pimpinan/manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan disiplin kerja yang baik adalah bukanlah sesuatu yang gampang, karena banyak banyak faktor yang mempengaruhinya.

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakng yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
“ Apakah Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Tingkat Disiplin Kerja Karyawan Pada Suatu Perusahaan ? ”

C. Pembahasan
Kedisiplinan menurut Hasibuan (1997) merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam pengertian tersebut terdapat kata kesadaran dan kesediaan dimana kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, dan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik secara tertulis maupun tidak. Kedisiplinan yang diartikan bilamana karyawan datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku maka peraturan dan hukuman merupakan hal yang penting.
Peraturan itu sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan, dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Karena dengan tata tertib karyawan yang baik, maka semangat meningkat, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Jelasnya perusahaan sulit mencapai tujuannya, jika karyawan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik, jika karyawan mentaati peraturan-peraturan yang ada.
Hukuman juga diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan, karena hukuman ini adalah untuk mendidik para karyawan, supaya berprilaku mentaati semua peraturan perusahan. Pemberian hukuman ini harus adil dan tegas terhadap semua karyawan dan peraturan tanpa dibarengi dengan dengan pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi karyawan.
Untuk mengetehui lebih jelas tentang disiplin kerja, lebih lanjut menurut Hasibuan perlu dipahami indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kedisplinan karyawan pada suatu perusahaan.
1. Tujuan dan Kemampuan
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada seseorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan bersangkutan. Tetapi jika pekerjaan itu diluar kemampuannya atau pekerjaannya itu jauh dibawah kemampuannya, maka kesungguhan dan kedisiplinan karyawan akan rendah. Di sini letak pentingnya asas the right man in the right place and the right man in the right job.
2. Teladan Pimpinan
Dalam menentukan disiplin kerja karyawan maka pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik, jika dia sendiri kurang berdisiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh para bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan agar pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik, supaya para bawahan pun berdisiplin baik.
3. Balas Jasa
Balas jasa (gaji da kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan, karena akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahan/pekerjaannya. Perusahaan harus memberikan balas jasa yang sesuai. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik apabila balas jasa yang mereka terima kurang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya beserta keluarganya. Karyawan sulit untuk berdisiplin baik jika selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi dengan baik.
4. Keadilan
Keadilan mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama manusia lainnya. Apabila keadilan yang dijadikan dasar keebijaksanan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman, akan merangsang terciptanya kedisiplinan karyawan yang baik. Pimpinan atau manajer yang cakap dalam kepemimpinannya selalu bersikap adil terhadap semua bawahannya, karena dia menyadari bahwa dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula.
5. Waskat
Waskat (pengawasan melekat) harus dijadikan suatu tindakan yang nyata dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahan, karena dengan waskat ini, berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi bawahan. Hal ini berarti atasan harus selalu ada/hadir di tempat pekerjaannya, supaya dia dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dengan waskat ini atasan secara langsung dapat mengetehui kemampuan dan kedisiplinan setiap individu bawahannya. Waskat bukan saja hanya mengawasi moral kerja dan kedisiplinan kerja karyawan saja, tetapi harus berusaha mencari sistem-sistem kerja yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat. Karena dengan sistem-sistem yang baik maka akan tercipta internal kontrol yang dapat mengurangi kesalahan- kesalahan dan mendukung kedisiplinan serta moral kerja dari karyawan.
Jadi waskat ini menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan dengan bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan kebersamaan yang aktif antara atasan dengan bawahan ini maka terwujudlah kerja sama yang baik dan harmonis dalam perusahaan yang mendukung terbinanya kedisiplinan karyawan yang baik.
6. Sanksi Hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Karena dengan adanya sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan kakan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap dan perilaku yang indisipliner karyawan akan berkurang.
Berat ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan karyawan. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua karyawan. Sanksi hukuman jangan terlalu ringan ataupun terlalu berat, supaya hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan indisipliner, bersifat mendidik dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedisiplinan.
7. Ketegasan
Pimpinan harus berani tegas bertindak untuk menghukum stiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan saknsi huikuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi karyawan indispliner akan disegani dan diakui kepemimpinannya. Tetapi bila seorang pimpinan kurang tegas atau tidak menghukum karyawan yang indisipliner, maka sulit dia untuk memelihara kedisiplinan bawahannya, bahkan sikap indisipliner karyawan tersebut akan semakin banyak.
8. Hubungan kemanusiaan
Hubungan kemanusiaan yang harmonis di antara sesam karyawan ikut menciptakan kedisplinan yang baik pada suatu perusahan. Hubungan-hubungan itu baik bersifat vertikal maupun horizontal yang hendaknya horizontal. Pimpinan atau manajer harus barusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal. Jika tercipta human relationship yang serasi, maka terwujud lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada perusahaan.

C. Penutup
Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ragnka persaingan dalam era globalisasi, perlu diketehui terlebih dahulu dipahami fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Salah satu fungsi operatif dari manajemen sunber daya manusia adalah disiplin kerja. Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya adalah :
1.Tujuan dan kemampuan
2.Teladan pimpinan
3.Balasa jasa
4.Keadilan
5.Waskat
6.Sanksi Hukuman
7.Ketegasan
8.Hubungan Kemanusiaan
Jika indikator diatas dapat dipahami dan dijalankan oleh manajer/pimpinan organisasi, maka akan membentuk disiplin kerja karyawan yang baik, karena tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi suatu organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Sumber bacaan : Hasibuan, Malayu. 1997. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta. PT Toko Gunung Agung

Kualitas Administrator Pembangunan Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Suatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Pembangunan yang diartikan sebagai suatu usaha secara sadar yang dilakukan secara terencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan serta mengarah pada modernitas yang multi-dimensional. Salah satu persyaratan adalah tentu saja membutuhkan organisasi-organsiasi yang sehat baik dari sektor pemerintahan, swasta maupun di sektor organisasi kemasyarakatan sehingga tercipta suatu organisasi yang produktif, efektif dan efisien.

Untuk menjawab hal tersebut dalam rangka perjalanan suatu pembangunan diperlukan administrator yang mampu menangani tantangan atau masalah yang kompleks yang mungkin saja dikarenakan oleh situasi dan kondisi atau hal yang lainnya atau dengan kata lain administrator yang berkualitas yang tentunya mempunyai posisi strategis dalam usaha mendorong laju pembangunan tersebut.
Yang diharapkan dari administrator pembangunan yang berkualitas dimaksud adalah mempunyai pola pikir diatntaranya: Pertama, pola pikir Holistik-integralistik yang merupakan sikap dan perilaku eksekutif yang mempunyai pandangan-pandangan yang luas dan jauh kedepan serta dituntut memerhatikan organisasinya secara keseluruhan dan substansial. Kedua, administrator memilki sikap dan perilaku yang proaktif dan antisipatif. Disini diharapkan bukan saja hanya melihat atau termenung menyaksikan perkembangan yang sedang dihadapi tetapi memiliki cara atau kiat dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dan pengambilan keputusannya secara partisipatif dan fasilitatif sehingga diharapkan memberikan dorongan dan membimbing para bawahan untuk mengejar prestasi-prestasinya.
Ketiga, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif dalam arti mempunyai ide cukup banyak yang dapat muncul sewaktu-waktu, cepat dalam menyusun konsep. Keempat, sikap dan perilaku yang organisatoris dan professional dalam hal ini mempunyai keahlian dalam mengorganisasi tugas-tugas dan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Dan juga dapat bertindak sebagai komunikator, inisiator, kontribusi, coordinator dan evaluator. Kelima, memiliki moral dan tanggung jawab. Sikap dan perilaku moral tersebut merupakan faktor yang agak sulit karena menyangkut tentang mental seseorang yang berkaitan dengan pikiran dan sulit untuk diukur secara tepat. Begitu juga dengan tanggung jawab yang merupakan beban yang tidak terlepas dengan profesi, namun bukanlah suatu masalah jika dijalankan sesuai dengan kode etik profesi tersebut.
Dalam administrasi pembangunan mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan tentunya dilakukan kepada rakyat karena merupakan hak dan kewajiban dari rakyat itu sendiri melalui kelembagaan permusyawaratan/perwakilan maupun kelembagaan masyarakat pada umumnya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikemukakan kedalam lima hal sebagai berikut sehingga dapat diketehui bagaimana kualitas suatu administasi pembangunan
Pertama, pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi upaya pengamalan dasar negara Pancasila, karena makna pembangunan adalah pengamalan Pancasila menuju terwujudnya Tujuan Nasional. Jadi yang menjadi tolak ukurnya adalah, apakah administrasi pembangunan dilaksanakan sebagai penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila.
Kedua, administrasi pembangunan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini juga berarti segala sesuatu harus dilaksanakan secara konstitusional demokratis. Ketiga, dipertanggungjawabkan dari segi pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan aturan dan hukum yang ada.
Keempat, administrasi pembangunan harus dipertanggungjawabkan dari segi accountability penyelenggaraan, terutama dari segi manajemen keuangan. Intinya adalah agar pengelolaannya bersih, efisien, efektif mencapai sasarannya. Kelima, harus dipertanggungjawabkan dari segi pelayanan dan hasil pelayanan kepada yang dilayani. Ini merupakan tolak ukur yang paling sulit dilakukan karena apabila pelayanan dan hasil pelayanannya sering tidak memuaskan, tetapi klien sering tidak berani meminta pertanggungjawabannya.


Sumber bacaan :

• Papasi, J.M. 1994. ”Ilmu Administrasi Pembangunan Inovasi dan Pembangunan Proyek”. Bandung. Pionir Grup Bandung
• Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya. 1988. ”Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan”. Jakarta. LP3S